Berbagai peristiwa di Indonesia belakangan ini, mewarnai dinamika sosial yang banyak menyita energi seluruh komponen bangsa. Dari mulai bongkar pasang kabinet SBY-JK sampai konflik horizontal (anarkhisme) yang tak kunjung reda. Belum lagi, penyelesaian penegakkan hukum yang masih berkutat pada kasus-kasus “recehan” – belum menyentuh yang substanstif – sampai pada polemiknya antar lembaga tertinggi Negara (MA Vs KPK). Di tambah lagi, kebijaan ekonomi pemerintahan SBY-JK yang belum berpihak sepenuhnya kepada kesejahteraan rakyat kecil, sebab lagi-lagi alasannya adalah jargon “pertumbuhan” untuk menstabilkan ekonomi makro. Akibatnya, hanya segelintir orang saja (pengusaha kelas menengah sampai kakap) yang dapat survival dan menikmati “kue pembangunan” republik ini.

Kontroversi tentang membangun Indonesia ke depan adalah topik yang menarik belakangan ini. Banyak kalangan mulai dari politisi sampai para pakar pembangunan yang berpolemik tentang dari mana starting-pointnya untuk membangunan bangsa ini. Apakah bertolak dari stabilitas yang menuju social order (ketertiban sosial) atau dari pertumbuhan ekonomi yang akan mendongkrak kesejahteran masyarakat keseluruhan. Atau bahkan kedua alternatif itu dijalankan secara beriringan dan sekaligus untuk memperkecil “ongkos sosial” yang akan dihadapi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Maraknya aliran-aliran agama yang muncul belakangan ini, membuat banyak orang dari mulai tokoh agama, pemerintah, aparat sampai masyarakat awam dibikin sibuk untuk mencari solusinya. Seperti halnya kasus Ahmadiyah, dan yang paling terakhir Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dituduh “sesat” oleh berbagai institusi-institusi Islam (MUI dan Ormas-ormas Islam). Dan yang paling membuat rasa kemanusian penulis tersentuh, adalah prilaku kekerasan (anarkhis) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat juga dijadikan cerminan bahwa pola interaksi sosial bangsa kita yang menganggap terapi konflik adalah bagian dari solusi yang instan untuk diberlakukan.

Prilaku elite kukuasaan di negeri kita aneh bin ajaib. Bagaimana tidak? dalam suasana bangsa yang sedang dirundung berbagai masalah yang tak kunjung redah, para elite sibuk dengan konflik (cakar-cakaran)antar mereka. Seperti kasus konfliknya BPK dan MA, yang pada akhirnya Presiden harus ikut membantu menyelesaikan persoalan mereka. Sinyelemen yang seperti itu menjadi proses pembelajaran politik yang tidak sehat bagi masyarakat. Masyarakat semakin dibikin bingung dan mungkin jengkel melihat prilaku elite yang semakin childness (kekanak-kanakan.)

Hampir setiap hari berita di televisi-telivisi atau media cetak di kita, dipenuhi tentang penertiban wilayah-wilayah yang dihuni Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh aparat trantib dan aparat keamanan daerah. Ironisnya, setiap pemuatan berita tentang penertiban PKL selalu dibarengi dengan bentrok fisik dan selalu ada korban. Hal itu terjadi terus-menerus bagaikan aktivitas yang sudah menjadi kemestian adanya. Sehingga gambaran yang nampak di permukaan adalah, sebuah potret masyarakat yang selalu didera konflik terus-menerus tanpa ada kepastian penyelesaian. Atau memang jenis masyarakat kita — dari mulai penguasa sampai rakyatnya — adalah masyarakat yang “sakit”. Sakit di sini dimaknai, meminjam istilah ahli psikologi yang dinamakan “patologi sosial”, yakni semacam penyakit jiwa yang kaitannya dengan pola hubungan sosial.

Kalau mengamati proses penegakkan hukum di Indonesia belakangan ini, sepertinya jauh dari harapan untuk menuju sebuah negara besar yang bermartabat dan berperadaban. Penegakkan hukum terkesan masih pilih-pilih atau tebang pilih. Ketika ada sekelompok komunitas tertentu yang mengatasnamakan kekuatan “akar rumput”, atau lembaga “agama” yang bertindak atas nama “hakim” adalah produk ketidakberdayaan aparat hukum kita. Ketidakberdayaannya boleh jadi karena memang tidak mampu atau ada faktor kesengajaan , untuk tidak menyebut rekayasa.

Secara sosiologis munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia, biasanya lebih difokuskan pada dinamika sosial yang berkembang, meskipun pada gilirannya hampir semua aspek dapat pula menjadi pemicu arah perubahan itu sendiri. Bahkan sebagaian sosiolog sependapat, bahwa perubahan di semua sektor merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dan ditunda-tunda, kendatipun dalam proses perjalanannya diketemukan kendala-kendala yang tidak ringan. Sebut saja, mulai dari perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, agama dan berbagai macam yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.Dalam konteks ini pula, penulis ingin “membedah” dengan “pisau” analisis sosiologis arah perubahan di Indonesia yang disebabkan keberadaan agama dengan berbagai potretnya.

Carut marutnya bangsa Indonesia dari berbagai problematikanya diperlukan gagasan-gagasan orisil yang justru problem solvingnya dari perspektif sosiologis. Sebab, di mata indonesianis, bangsa ini tidak mudah di selesaikan dengan sekedar jargon politik semata. Tetapi, diperlukan kerja sosial yang berbasis sosial-budaya yang sangat heterogen. Dapat dibayangkan, semisal penyelesaian separatisme diberbagai daerah hanya diproduk dari “meja Jakarta” yang notabene central elite kekuasaan yang –meminjam istilah trennya — ” tebar pesona an-sich“.